Pada 2 Januari 2025, anggota DPR RI menyarankan agar pemerintah mengurangi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan cara menekan tarif penerbangan. Usulan ini muncul sebagai tanggapan atas tingginya biaya haji yang diproyeksikan mencapai Rp 93,38 juta per jemaah pada tahun 2025.

Tingginya biaya haji menjadi perhatian serius bagi calon jemaah. Salah satu anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf, mengungkapkan bahwa biaya penerbangan, yang diperkirakan sekitar Rp 34,3 juta per orang, menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya haji. Penurunan biaya penerbangan diharapkan dapat membuat BPIH lebih terjangkau bagi masyarakat.

Kenaikan biaya haji yang signifikan dapat menjadi hambatan bagi banyak calon jemaah, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas dan bergantung pada tabungan untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis untuk menurunkan tarif penerbangan dinilai penting agar lebih banyak umat Muslim dapat menjalankan ibadah ini.

Bukhori menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara Kementerian Agama dengan pihak maskapai penerbangan dalam upaya memperoleh tarif yang lebih kompetitif. Harga tiket pesawat, khususnya saat musim haji, sering kali mengalami lonjakan signifikan. Dengan negosiasi yang baik, tarif yang lebih terjangkau dapat diwujudkan sehingga meringankan beban calon jemaah.

Selain menekan biaya penerbangan, DPR juga mengusulkan evaluasi terhadap berbagai komponen biaya haji lainnya, termasuk akomodasi dan kebutuhan hidup selama berada di Arab Saudi. Peninjauan menyeluruh ini diharapkan dapat mengidentifikasi peluang penghematan untuk menurunkan total pengeluaran.

Melalui inisiatif ini, diharapkan ada langkah nyata yang dapat diambil pada tahun 2025 untuk membantu calon jemaah haji. Sinergi antar pemangku kepentingan diperlukan agar umat Muslim dapat melaksanakan ibadah haji tanpa harus menghadapi tekanan finansial yang berat. Dengan strategi yang tepat, harapan untuk pergi ke Tanah Suci dapat terwujud bagi lebih banyak masyarakat.