Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus mengembangkan strategi dalam upaya menekan angka stunting di kawasan perbatasan negara. Indra Purnama, Pelaksana Harian Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, menyatakan bahwa pihaknya telah aktif sejak 2020 dalam program pencegahan stunting melalui berbagai pelatihan di tingkat kecamatan. Langkah ini bertujuan agar para camat memahami kebijakan pencegahan stunting sehingga intervensi bisa dilakukan hingga ke tingkat desa. BNPP juga berupaya memperkuat kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga guna mendapatkan masukan serta pembaruan terkini terkait strategi penanggulangan stunting yang lebih efektif.

Dukungan juga datang dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), yang menegaskan bahwa setiap daerah perlu menyesuaikan kebijakan konvergensi stunting dengan kebutuhan lokal agar tidak ada kasus stunting baru yang muncul. Pentingnya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri juga disoroti, terutama dalam memetakan penyebab utama dan mengintegrasikan solusi dalam perencanaan kebijakan daerah. Salah satu perhatian utama adalah faktor-faktor yang masih menjadi kendala, seperti rendahnya akses terhadap air bersih, sanitasi yang tidak memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait gizi dan pentingnya pemberian ASI eksklusif.

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari Sekretariat Wakil Presiden turut menyoroti bahwa stunting tidak hanya terkait gizi buruk, tetapi juga dipengaruhi oleh kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, BNPP diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan organisasi sosial, guna memperkuat upaya pencegahan. Sementara itu, BKKBN juga berperan aktif dalam pendampingan masyarakat melalui lebih dari 18 ribu penyuluh dan 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang memberikan edukasi serta pemantauan terhadap ibu hamil dan anak di masa pertumbuhan.

Hingga 2024, BKKBN telah melakukan pemutakhiran data, mencatat 72 juta dari total estimasi 87 juta keluarga di Indonesia. Ke depan, kolaborasi lebih lanjut diharapkan melalui penandatanganan kerja sama antara BNPP dan kementerian terkait untuk mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi guna meningkatkan efektivitas program penanggulangan stunting di wilayah perbatasan.