Pada Rabu, 11 Desember 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, yang mencakup alokasi dana sebesar $3 miliar untuk menghapus peralatan telekomunikasi asal China dari jaringan Amerika. Kebijakan ini menjadi sorotan karena berfokus pada penghapusan perangkat dari perusahaan-perusahaan besar China, seperti Huawei dan ZTE, yang selama ini terlibat dalam penyediaan perangkat telekomunikasi di AS.

Keputusan ini mendapat reaksi keras dari pihak China. Pada Kamis, 12 Desember 2024, juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, mengutuk langkah AS tersebut dan menuduh Amerika mempolitisasi isu perdagangan. Menurutnya, tuduhan AS yang menyebut peralatan telekomunikasi China sebagai ancaman bagi keamanan nasional adalah klaim yang tidak berdasar. He Yadong menegaskan bahwa China menentang keras upaya AS untuk memperbesar ancaman keamanan nasional dan menegakkan kebijakan yang melanggar prinsip persaingan ekonomi yang adil.

Lebih lanjut, He menambahkan bahwa tindakan AS yang mencampurkan isu ekonomi dengan politik berdampak buruk pada hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Dia juga menekankan bahwa China akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan China yang terkena dampak kebijakan tersebut.

Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional yang sudah disetujui DPR AS kini akan diajukan ke Senat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Jika disahkan, RUU ini akan memberikan anggaran besar untuk menggantikan perangkat telekomunikasi dari perusahaan-perusahaan China yang dianggap dapat menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.

Keputusan AS ini juga terkait dengan ketegangan perdagangan antara kedua negara, yang terus berkembang sejak beberapa tahun terakhir. China pun berupaya mengendalikan ekspor barang-barang yang dianggap memiliki fungsi ganda, seperti suku cadang untuk drone, untuk mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak luar. Meskipun laporan mengenai pembatasan ekspor drone oleh China belum dikonfirmasi secara resmi, He mengindikasikan bahwa negara tersebut selalu mengontrol ketat ekspor produk dengan tujuan ganda.

Selain itu, hubungan perdagangan antara China dan Australia juga sempat memburuk akibat ketegangan diplomatik, namun belakangan ini mulai membaik. Pada 10 Desember 2024, China mengumumkan keputusan untuk melanjutkan impor semua produk daging mentah dari Australia, menandai pelonggaran ketegangan perdagangan antara kedua negara tersebut.

Perkembangan ini menunjukkan betapa pentingnya dinamika perdagangan global yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik besar, baik antara China dan AS, maupun negara lainnya. Tindakan AS terhadap peralatan telekomunikasi China dan respons tegas dari Beijing semakin memperlihatkan bahwa ekonomi global kini semakin terkait erat dengan isu-isu keamanan dan politik internasional.