Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menetapkan tarif impor sebesar 25 persen untuk baja dan aluminium. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada beberapa negara saja, tetapi juga akan memengaruhi seluruh rantai pasok global.

“Baru-baru ini, kebijakan tarif tidak hanya diterapkan untuk Kanada, China, dan Meksiko, tetapi juga untuk seluruh baja dan aluminium yang masuk ke AS. Ini akan berimbas besar terhadap rantai pasokan global,” ujar Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Dampak Global: IMF dan OECD Beri Peringatan

Keputusan Trump ini menimbulkan reaksi dari berbagai lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Kedua lembaga tersebut menilai bahwa kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan satu negara—tanpa mempertimbangkan keseimbangan global—bisa memicu ketegangan ekonomi dan gangguan dalam perdagangan internasional.

“Pendekatan ini semakin terlihat unilateral dan kurang kooperatif, yang bisa memperparah ketegangan ekonomi di tingkat global,” kata Sri Mulyani.

Ia juga memperkirakan bahwa akibat kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi dunia kemungkinan akan melemah atau stagnan hingga tahun 2026. Kondisi ini bisa terus berlanjut sampai tercapai keseimbangan baru yang diterima secara politik dan ekonomi oleh berbagai negara.

Trump Tegas: Tak Ada Pengecualian, Bisa Merambah ke Industri Lain

Sebelumnya, pada Senin (10/2/2025), Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menerapkan tarif 25 persen pada impor baja dan aluminium, sebagai bagian dari janji kampanyenya dalam melindungi industri dalam negeri AS.

“Hari ini, saya menyederhanakan tarif kami untuk baja dan aluminium. Bebannya 25 persen, tanpa pengecualian atau pembebasan,” tegas Trump dalam pernyataannya di Ruang Oval, Gedung Putih.

Selain itu, Trump juga memberikan sinyal bahwa kebijakan tarif ini bisa diperluas ke sektor lain, termasuk industri otomotif, farmasi, dan chip komputer. Jika benar terjadi, kebijakan ini bisa memperburuk hubungan dagang antara AS dan negara-negara mitranya, serta memperpanjang ketidakstabilan ekonomi global.