Kurang dari dua minggu sebelum dilantik sebagai Presiden AS ke-47, Donald Trump, yang terpilih dalam Pemilu 2024, dijatuhi hukuman terkait skandal pembayaran uang tutup mulut kepada Stormy Daniels. Pada Jumat, 10 Januari 2025, Pengadilan Negeri New York memvonis Trump dalam kasus yang menyangkut pembayaran sebesar 130.000 dollar AS. Proses peradilan ini memicu perdebatan di kalangan para ahli hukum konstitusi di AS mengenai kekebalan hukum bagi presiden terpilih, apakah hak-hak tersebut setara dengan presiden yang sudah menjabat atau memiliki ketentuan yang berbeda.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, situasi presiden terpilih yang menghadapi vonis pidana sebelum pelantikan menjadi masalah konstitusional yang sering tidak diatur secara rinci. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang bisa menambah ketidakpastian politik, memicu perdebatan konstitusi, dan memengaruhi legitimasi hasil pemilu serta pelantikan. Menurut laporan Kompas, hakim memutuskan bahwa Trump akan bebas dari hukuman penjara atau denda, namun vonis bersalah tetap dicatat dalam catatan kriminalnya. Ini menjadikannya presiden pertama AS yang menjabat dengan status sebagai narapidana.

Imunitas Presiden Terpilih: Pro dan Kontra

Perdebatan mengenai kekebalan hukum bagi presiden terpilih yang belum dilantik terbagi menjadi dua perspektif utama. Beberapa pihak berpendapat bahwa karena presiden terpilih telah mendapatkan legitimasi penuh dari rakyat melalui pemilu, maka ia seharusnya dilindungi dari proses hukum yang dapat mengganggu transisi kekuasaan. Dalam pandangan ini, mandat demokrasi lebih diutamakan daripada masalah hukum individu. Namun, perspektif lainnya menegaskan bahwa prinsip supremasi hukum harus dijunjung tinggi, artinya tidak ada yang kebal dari hukum, termasuk presiden terpilih. Jika terbukti bersalah, proses hukum harus tetap berjalan, meskipun dapat memengaruhi legitimasi politiknya.

Kekebalan hukum ini pada umumnya hanya berlaku untuk presiden yang sedang menjabat, dan tidak ada ketentuan eksplisit yang mengaturnya bagi presiden terpilih sebelum masa jabatannya dimulai. Kasus Trump memberikan gambaran penting bahwa perlu ada aturan konstitusional yang jelas mengenai status hukum seorang presiden terpilih yang divonis pidana.

Tantangan Hukum di Indonesia

Kasus Trump juga menyarankan perlunya antisipasi konstitusional di negara-negara demokrasi, termasuk Indonesia, terkait masalah ini. Konstitusi kita belum secara jelas mengatur apakah seorang presiden terpilih yang divonis pidana akan kehilangan haknya untuk dilantik. Dalam menghadapi potensi krisis serupa, ada beberapa opsi konstitusional yang bisa dipertimbangkan, seperti menetapkan pengecualian untuk beberapa kejahatan berat yang tidak termasuk dalam kekebalan hukum, atau memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah vonis pidana menghalangi pelantikan.

Sebagai alternatif, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bisa diberi kewenangan untuk menentukan kelayakan pelantikan melalui sidang istimewa, dengan mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap integritas dan legitimasi kepemimpinan. Meski begitu, sistem yang ada di Indonesia harus mampu menghindari kebingungan atau ketidakstabilan pemerintahan yang bisa muncul akibat ketidakpastian hukum.

Pelajaran dari Kasus Trump

Vonis terhadap Trump membawa pelajaran penting bagi demokrasi dan sistem hukum. Selain memperjelas pentingnya aturan hukum yang jelas mengenai kekebalan presiden terpilih, kasus ini juga menunjukkan bagaimana hubungan antara politik dan hukum bisa menjadi sangat rumit. Meskipun Trump tidak dihukum penjara, status hukum yang ia terima tetap mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai presiden pertama yang memulai masa jabatan dengan catatan kriminal. Ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya soal penghargaan terhadap suara rakyat, tetapi juga penegakan hukum yang adil dan tepat.

Kedepannya, negara-negara dengan sistem demokrasi harus lebih siap untuk menghadapi potensi permasalahan konstitusional semacam ini. Dalam dunia politik yang semakin tajam, aturan yang jelas mengenai hubungan antara hukum dan politik akan menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menghormati kedaulatan rakyat.