Sebuah insiden yang melibatkan nelayan tradisional Batam dan petugas patroli laut Singapura menimbulkan dorongan bagi pemerintah Singapura untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi nelayan lokal. Kejadian ini menyoroti perlunya dialog yang lebih intens antara kedua negara untuk memperjelas hak-hak nelayan yang beroperasi di perairan perbatasan.

Pada akhir Desember 2024, sejumlah nelayan dari Belakang Padang, Batam, dilaporkan mengalami tindakan intimidasi oleh kapal patroli Polisi Maritim Singapura saat sedang beroperasi di sekitar Pulau Nipah. Sebuah video yang merekam kejadian tersebut viral di media sosial, memperlihatkan bagaimana kapal patroli Singapura menciptakan gelombang besar, yang menyebabkan salah satu nelayan terjatuh ke laut. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan nelayan lokal yang merasa terancam saat beraktivitas di perairan yang seharusnya menjadi wilayah mereka.

Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kepulauan Riau (BP2D Kepri) telah mengambil langkah dengan menghubungi Konsulat Jenderal Singapura untuk meminta penjelasan mengenai tindakan yang diambil oleh polisi laut tersebut. Doli Boniara, Kepala BP2D Kepri, mengungkapkan bahwa intimidasi seperti ini sangat berisiko bagi keselamatan nelayan tradisional, yang sebagian besar hanya mengandalkan kapal kecil untuk mencari ikan. Doli juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara kedua negara untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri, Distrawandi, turut mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan yang dilakukan oleh polisi laut Singapura. Ia menegaskan bahwa meskipun mungkin terdapat pelanggaran batas wilayah, penegakan hukum seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan tidak membahayakan keselamatan nelayan. Distrawandi juga menyoroti pentingnya peningkatan edukasi tentang batas wilayah untuk menghindari ketidakpahaman yang berpotensi memicu konflik.

Insiden ini menggarisbawahi perlunya kedua negara memperkuat hubungan diplomatik guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional. Pemerintah Indonesia berharap Singapura dapat lebih memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi nelayan lokal, serta memberikan solusi yang adil bagi semua pihak. Langkah ini tidak hanya akan memperbaiki hubungan bilateral, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi nelayan yang beroperasi di perairan perbatasan.

Dengan adanya insiden ini, tahun 2025 diharapkan menjadi titik tolak bagi Indonesia dan Singapura untuk meningkatkan pemahaman terhadap situasi masing-masing. Menjamin keselamatan nelayan tradisional Batam merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara kedua negara. Semua pihak diharapkan untuk berpartisipasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan demi kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.