Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, menekankan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan dari pemerintah kepada induk organisasi cabang olahraga. Hal itu disampaikan saat penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kemenpora, Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO), dan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) di Jakarta pada Rabu. Dito menegaskan bahwa dana yang diberikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang notabene bersumber dari pajak rakyat, sehingga penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia pun juga mengingatkan bahwa kelengkapan administrasi menjadi hal yang krusial agar tidak memicu permasalahan hukum di kemudian hari. Menurutnya, lebih baik bekerja secara cermat sejak awal demi memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran. Dana bantuan ini, katanya, sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab pengurus cabang olahraga dan harus dikelola secara profesional, terutama untuk mendukung persiapan menuju SEA Games Thailand 2025.

Pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp210 miliar dalam tahap kedua ini untuk mendukung 11 cabang olahraga serta NPCI yang membina 10 cabang olahraga. Jika digabungkan dengan tahap pertama, total bantuan yang sudah disalurkan mencapai Rp630 miliar. Penandatanganan PKS dilakukan oleh pengurus dari sejumlah cabang seperti dayung, karate, gulat, kick boxing, sepatu roda, hoki, wushu, bola basket, pencak silat, cricket, dan triathlon.