Pada 9 November 2024, pemerintah Turki mengeluarkan keputusan untuk melarang penayangan film bertema LGBTQI, termasuk film “Queer,” yang semula direncanakan untuk tayang di beberapa bioskop besar di Istanbul dan Ankara. Keputusan ini mengundang protes dari kelompok hak asasi manusia dan aktivis LGBTQI di Turki, yang menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak individu untuk menikmati berbagai bentuk seni. Film “Queer” sendiri mengangkat tema kehidupan komunitas LGBTQI yang kini tengah berkembang di berbagai negara.

Otoritas pemerintah Turki mengklaim bahwa film “Queer” bertentangan dengan nilai-nilai moral dan budaya negara yang dijunjung tinggi oleh mayoritas masyarakat, yang cenderung konservatif. Penolakan terhadap representasi budaya LGBTQI ini dikaitkan dengan undang-undang yang melarang konten yang dianggap “merusak norma-norma sosial” dan “mengganggu ketertiban umum.” Selain itu, pihak pemerintah berpendapat bahwa film tersebut dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu terkait seksualitas dan identitas gender yang selama ini dianggap tabu dalam kebudayaan Turki.

Keputusan ini mendapat kecaman keras dari sejumlah organisasi hak asasi manusia, yang menilai bahwa larangan tersebut merupakan langkah mundur bagi kebebasan berpendapat dan hak individu. Organisasi Amnesty International, misalnya, mengkritik bahwa langkah ini semakin memperburuk situasi hak-hak LGBTQI di Turki, yang sudah menghadapi diskriminasi dan kekerasan. Aktivis hak asasi manusia mengingatkan bahwa pengekangan terhadap film dan karya seni semacam ini berisiko membatasi ruang gerak kelompok minoritas seksual di Turki.

Selain dampak sosial dan politik, larangan ini juga berpotensi mempengaruhi industri film Turki. Banyak pembuat film yang mulai berani mengangkat tema-tema yang lebih progresif, termasuk tentang LGBTQI, sebagai bagian dari upaya memperkaya sinema Turki dan memperkenalkan perspektif baru. Dengan adanya larangan ini, beberapa pelaku industri film merasa terbatas dalam berkarya dan menyampaikan pesan-pesan yang lebih inklusif dan beragam. Beberapa kritikus film berpendapat bahwa langkah ini justru akan memicu pembatasan lebih lanjut terhadap kebebasan berekspresi di sektor seni.

Larangan ini juga dipandang sebagai bagian dari kebijakan politik yang lebih luas yang diambil oleh pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang telah lama mengadopsi kebijakan konservatif dalam berbagai isu sosial, termasuk dalam hal peran agama dan budaya dalam kehidupan publik. Banyak pihak yang khawatir bahwa kebijakan semacam ini akan semakin memperburuk polarisasi sosial di Turki, terutama antara kelompok konservatif dan kelompok progresif yang mendukung hak-hak individu dan kesetaraan gender. Keputusan ini mencerminkan ketegangan yang terus berkembang antara kebebasan pribadi dan kontrol negara dalam masyarakat Turki yang semakin terpolarisasi.