Jakarta – Partai Golkar memberikan tanggapan resmi terkait penangkapan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 November 2024. Penangkapan ini terjadi menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 dan mengejutkan banyak pihak, mengingat Rohidin adalah seorang kader partai besar yang tengah menjabat sebagai gubernur. Golkar menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh pada proses hukum yang berlaku, tetapi juga menegaskan bahwa ini adalah kasus pribadi yang tidak terkait dengan partai.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa partainya mengutuk segala bentuk praktik korupsi dan mendukung KPK dalam memberantasnya. “Partai Golkar memiliki komitmen untuk menjaga integritas dan tidak ada toleransi terhadap perilaku koruptif. Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan,” kata Airlangga. Ia juga menegaskan bahwa penangkapan tersebut adalah masalah pribadi Rohidin dan tidak mencerminkan kebijakan atau arah partai. Sebagai partai yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi, Golkar memastikan bahwa segala tindakan akan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rohidin Mersyah, yang juga merupakan calon petahana dalam Pemilu 2024, ditangkap dalam OTT yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu. KPK menyebutkan bahwa ada indikasi suap yang melibatkan beberapa pihak dalam pemerintahan daerah dan swasta. Penangkapan ini menjadi perhatian khusus karena terjadi menjelang pemilihan, yang mengarah pada potensi pengaruh terhadap dinamika politik daerah. Rohidin sendiri belum memberikan keterangan resmi, tetapi pihak KPK telah mengkonfirmasi penangkapannya dan memulai proses penyidikan.

Golkar menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan adil. Airlangga menambahkan bahwa partai akan menghormati segala keputusan hukum yang diambil oleh KPK dan pengadilan. “Kami berharap proses hukum ini dapat diselesaikan dengan cepat dan jelas, dan kami mendukung upaya untuk membersihkan citra publik dari praktik korupsi,” ujar Airlangga. Sebagai partai yang memiliki basis politik yang kuat di banyak daerah, Golkar juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan demokrasi dan integritas Pemilu.

Penangkapan Gubernur Bengkulu ini menjadi sorotan menjelang Pemilu 2024, dan Golkar berjanji untuk mendukung sepenuhnya proses hukum, sembari memastikan bahwa kebijakan partai tetap tegak pada prinsip integritas dan anti-korupsi.