Pada 6 Desember 2024, sebuah petisi daring yang menuntut pencopotan Gus Miftah sebagai utusan Presiden Prabowo tembus lebih dari 250 ribu tanda tangan. Petisi ini muncul sebagai respons terhadap sejumlah kontroversi yang melibatkan Gus Miftah, yang belakangan menjadi sorotan publik. Petisi tersebut menilai bahwa Gus Miftah tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan dari seorang utusan resmi Presiden, dan menyarankan agar posisi tersebut diberikan kepada individu yang lebih representatif dan tidak kontroversial.

Gus Miftah, yang dikenal sebagai ulama dan tokoh agama, sempat terlibat dalam berbagai pernyataan dan tindakan yang memicu pro dan kontra. Salah satu yang paling disorot adalah penampilannya dalam berbagai acara yang dianggap oleh sebagian pihak tidak mencerminkan nilai-nilai agama yang selama ini dijunjung. Beberapa kritik datang dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa Gus Miftah kurang menunjukkan sikap bijaksana dan hati-hati dalam berbicara, khususnya terkait dengan posisi utusan Presiden yang seharusnya lebih netral dan dihormati.

Meskipun petisi ini mendapatkan banyak dukungan, pihak pemerintah dan presiden Prabowo Subianto, yang menunjuk Gus Miftah sebagai utusan, belum memberikan komentar resmi. Beberapa pihak dari lingkungan pemerintah menyatakan bahwa keputusan penunjukan Gus Miftah telah melalui pertimbangan matang dan bahwa semua utusan Presiden memiliki peran penting dalam diplomasi dan komunikasi. Namun, dengan adanya petisi yang terus berkembang, situasi ini diperkirakan akan menambah tekanan terhadap pihak terkait untuk meninjau kembali penunjukan tersebut.

Petisi yang berhasil mengumpulkan lebih dari 250 ribu tanda tangan ini mencerminkan ketidakpuasan sebagian kalangan terhadap figur yang dipilih untuk menjadi utusan Presiden. Selain mencuatkan kontroversi dalam politik Indonesia, petisi ini juga mengundang perhatian publik terhadap peran utusan Presiden yang seharusnya mencerminkan integritas dan kemampuan diplomasi yang lebih tinggi. Petisi ini juga membuka diskusi tentang pentingnya seleksi yang lebih transparan dan kritis dalam pemilihan pejabat publik.

Petisi yang meminta pencopotan Gus Miftah dari posisi utusan Presiden Prabowo menunjukkan tingginya ketidakpuasan publik terhadap penunjukan tersebut. Dengan lebih dari 250 ribu tanda tangan, petisi ini menunjukkan adanya protes yang kuat terhadap kebijakan yang dianggap kontroversial. Saat ini, pihak pemerintah dan Prabowo Subianto diharapkan memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai keputusan ini agar dapat meredakan ketegangan yang timbul di masyarakat.