Krisis politik besar tengah mengguncang Korea Selatan setelah otoritas negara itu mencoba mengeksekusi surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan. Langkah ini diambil menyusul pemberlakuan hukum darurat yang kontroversial oleh Yoon pada Desember 2024.

Presiden Korea Selatan Hadapi Tuduhan Pemberontakan

Yoon Suk Yeol kini berada di bawah penyelidikan atas tuduhan pemberontakan, sebuah kasus yang mengguncang stabilitas salah satu demokrasi paling maju di Asia. Surat perintah penangkapan terhadap Yoon menjadi yang pertama dalam sejarah Korea Selatan untuk seorang presiden yang masih menjabat.

Dilansir dari Reuters, tim gabungan yang terdiri dari Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO), polisi, dan jaksa, mendatangi kediaman resmi Yoon pada Jumat pagi waktu setempat.

Dukungan Rakyat di Tengah Krisis

Ratusan pendukung Yoon berkumpul di depan kediamannya sejak dini hari, mencoba menghalangi langkah aparat untuk menangkapnya. Para pendukung ini meneriakkan dukungan mereka, menyebut Yoon sebagai pemimpin rakyat yang harus dilindungi.

“Kami siap melindunginya dengan nyawa kami,” seru salah seorang demonstran. Beberapa bahkan berharap bantuan dari Presiden AS terpilih, Donald Trump, untuk menyelamatkan Yoon dari krisis ini.

Awal Mula Krisis Politik

Krisis ini berawal pada 3 Desember 2024, ketika Yoon secara mengejutkan mengumumkan pemberlakuan hukum darurat. Ia mengklaim langkah itu diperlukan untuk mengatasi kebuntuan politik dan melawan kekuatan anti-negara.

Namun, kebijakan tersebut memicu perlawanan keras. Dalam waktu enam jam, 190 anggota parlemen mencabut hukum darurat tersebut melalui sidang darurat. Tekanan politik terus meningkat hingga akhirnya Yoon dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember 2024.

Tuduhan Pemberontakan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Tuduhan pemberontakan yang diajukan terhadap Yoon adalah salah satu dari sedikit tuduhan pidana yang tidak memberikan kekebalan hukum kepada seorang presiden yang sedang menjabat.

Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang memainkan peran kunci dalam deklarasi hukum darurat, telah lebih dulu ditangkap dan didakwa pekan lalu atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kontroversi Hukum dan Waktu Terbatas

Pengacara Yoon menyatakan bahwa surat perintah penangkapan tersebut tidak sah karena CIO dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mengajukannya. Namun, surat perintah itu tetap berlaku hingga 6 Januari 2025, memberikan waktu terbatas bagi aparat untuk menahan Yoon.

Jika penangkapan dilakukan, Yoon kemungkinan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul.

Kesimpulan
Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas politik di Korea Selatan meskipun dikenal sebagai salah satu demokrasi paling maju di Asia. Proses hukum terhadap Yoon Suk Yeol tidak hanya menjadi ujian bagi sistem peradilan negara, tetapi juga menentukan masa depan politik Korea Selatan di tengah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.