Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kecaman keras terhadap maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pencurian sumber daya laut, melainkan juga bentuk nyata pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Hal ini disampaikan Puan menanggapi penangkapan dua kapal berbendera Vietnam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam operasi gabungan pada 14 April 2025.

Kedua kapal, masing-masing dengan kapasitas 135 dan 150 GT, tertangkap tangan menggunakan alat tangkap jenis trawl yang dilarang karena dapat merusak ekosistem laut. Selain itu, petugas mendapati sekitar 4.500 kilogram ikan hasil tangkapan serta 30 anak buah kapal asal Vietnam di dalamnya. Penggunaan trawl, menurut Puan, tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga merusak lingkungan laut dan mengancam regenerasi ekosistem yang penting bagi keberlanjutan perikanan Indonesia.

Puan mendorong KKP, TNI AL, dan Bakamla untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga wilayah perairan, terutama di zona ekonomi eksklusif yang rawan pelanggaran. Ia juga meminta agar nelayan lokal Natuna diberikan dukungan lebih, termasuk fasilitas tangkap yang memadai dan akses pasar yang terjamin. Di sisi lain, ia menekankan perlunya pemanfaatan teknologi satelit untuk pengawasan maritim dan memperkuat kehadiran militer Indonesia di kawasan perbatasan.

Tindakan nyata dan preventif, menurut Puan, adalah langkah kunci dalam menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman eksploitasi asing.