Pada tanggal 3 Januari 2025, pemerintah Jepang mengumumkan langkah-langkah baru untuk menangani fenomena “resesi seks” yang semakin mengkhawatirkan. Dengan anggaran sebesar Rp 357 triliun (US$25 miliar), pemerintah berupaya meningkatkan angka kelahiran yang terus menurun akibat keengganan masyarakat untuk menikah dan berhubungan intim.

Resesi seks di Jepang merujuk pada penurunan minat masyarakat untuk melakukan hubungan seksual, menikah, dan memiliki anak. Survei terbaru menunjukkan bahwa sekitar 60% pasangan suami istri di Jepang tidak melakukan hubungan seksual secara teratur. Hal ini menciptakan kekhawatiran akan penurunan populasi yang signifikan di masa depan, terutama dengan angka kelahiran yang terus menurun.

Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah Jepang telah merancang serangkaian kebijakan baru yang mencakup subsidi untuk biaya pendidikan anak, perawatan prenatal, dan cuti ayah. Perdana Menteri Fumio Kishida menekankan bahwa dukungan finansial ini bertujuan untuk mendorong pasangan muda agar lebih berani membangun keluarga dan memiliki anak. Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi penurunan angka kelahiran yang telah menjadi isu nasional.

Resesi seks tidak hanya berdampak pada jumlah kelahiran, tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi negara. Populasi yang menua dan berkurang dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja dan meningkatnya beban bagi generasi muda dalam mendukung populasi lansia. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengambil tindakan cepat untuk mencegah krisis demografi yang lebih parah.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Keluarga Berencana Jepang (JPFA), banyak pasangan merasa lelah setelah bekerja atau tidak lagi melihat pasangan mereka sebagai objek seksual. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sikap masyarakat terhadap hubungan intim menjadi salah satu faktor penyebab resesi seks. Untuk itu, edukasi dan kampanye kesadaran tentang pentingnya hubungan intim dalam pernikahan perlu ditingkatkan.

Dengan anggaran besar dan kebijakan baru yang direncanakan, pemerintah Jepang berharap dapat mengatasi fenomena resesi seks dan meningkatkan angka kelahiran di negara tersebut. Tahun 2025 menjadi tahun penting bagi Jepang dalam upaya memperbaiki kondisi demografi dan sosialnya. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi keluarga muda untuk tumbuh dan berkembang.