Komandan Pasukan Khusus Korea Selatan mengungkapkan dirinya sempat menerima perintah untuk “menarik keluar” anggota parlemen dari gedung Majelis Nasional saat darurat militer diberlakukan pada Selasa malam (3/12).

Ratusan tentara dilaporkan mengepung Majelis Nasional, parlemen resmi Korea Selatan, setelah Presiden Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer. Langkah ini disebut sebagai upaya melindungi negara dari ancaman “kekuatan komunis Korea Utara” serta menghilangkan “elemen anti-negara.”

Perintah Kontroversial di Tengah Darurat Militer

Komandan Pasukan Khusus Korsel, Kwak Jong Geun, dalam pernyataannya pada Jumat (6/12), mengungkapkan bahwa ia diperintahkan oleh seorang mantan menteri untuk mengambil tindakan drastis terhadap para anggota parlemen. “Saya menerima instruksi untuk menyeret keluar anggota parlemen dari dalam Majelis Nasional,” kata Kwak saat menjawab pertanyaan anggota parlemen oposisi, Kim Byung Joo.

Meski tidak menyebut nama langsung, Kwak diyakini merujuk pada mantan Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun sebagai pemberi perintah tersebut. Kim telah mengundurkan diri dan meminta maaf kepada publik atas situasi yang menyebabkan ketidakstabilan politik ini.

Penyelidikan Terhadap Para Pejabat Tinggi

Kim Yong Hyun dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang Min kini berada di bawah penyelidikan atas dugaan pelanggaran konstitusi terkait penetapan darurat militer. Keduanya juga dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama proses hukum berlangsung.

Presiden Yoon Suk Yeol sendiri menghadapi tuduhan pemberontakan, yang merupakan pelanggaran serius dan dapat dikenai hukuman mati di Korea Selatan. Selain itu, Yoon juga menghadapi tekanan politik berupa upaya pemakzulan oleh partai-partai oposisi, yang menilai bahwa tindakannya telah melanggar konstitusi secara serius.

Insiden Tentara Mengepung Gedung Parlemen

Menurut laporan CNN, sekitar 300 tentara bersenjata tiba di Majelis Nasional pada malam darurat militer diberlakukan. Mereka mencoba memasuki gedung melalui berbagai pintu masuk, termasuk pintu utama dan pintu tamu di bagian belakang, namun dihadang oleh staf parlemen.

Dalam insiden ini, tentara menggunakan palu dan gagang senapan untuk memecahkan kaca dan memaksa masuk. Namun, upaya mereka berhasil digagalkan berkat perlawanan staf parlemen yang menggunakan furnitur dan alat pemadam kebakaran untuk memblokir akses.

Meskipun situasi sempat memanas, sejumlah anggota parlemen tetap berhasil menggelar voting untuk mendesak pencabutan status darurat militer oleh Presiden Yoon.

Ketegangan Politik Korea Selatan

Situasi ini mencerminkan ketegangan politik yang semakin memanas di Korea Selatan. Selain penyelidikan pidana, tekanan politik terhadap Presiden Yoon terus meningkat, dengan berbagai pihak menuntut pertanggungjawaban atas tindakannya yang kontroversial.