SEOUL – Ketegangan politik di Korea Selatan mencapai puncaknya pada Sabtu (14/12/2024), ketika pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol berakhir dengan hasil yang mengejutkan. Sebanyak 204 dari 300 anggota parlemen yang hadir memberikan suara untuk memberhentikan Yoon, keputusan yang diambil setelah kebijakan darurat militer yang kontroversial diumumkan oleh presiden, memicu kritik tajam sebelum akhirnya dicabut beberapa jam setelahnya.

Keputusan Yoon untuk menerapkan darurat militer menciptakan kehebohan besar di Korea Selatan, memicu kekhawatiran mengenai kestabilan politik negara, bahkan menimbulkan tuduhan pemberontakan. Dari hasil pemungutan suara, 204 suara mendukung pemakzulan, sementara 85 anggota parlemen menentang dan tiga memilih abstain, dengan delapan suara yang dibatalkan. Dengan demikian, masa depan politik Yoon kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan nasibnya dalam waktu dekat.

Perdana Menteri Han Duck-soo kini menjabat sebagai presiden sementara menggantikan posisi Yoon. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan diberikan waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah pemakzulan tersebut sah atau tidak. Jika keputusan mahkamah mendukung pemakzulan, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah negara ini yang dimakzulkan.

Keputusan pemakzulan ini memicu gelombang protes besar di kalangan warga Korea Selatan. Sekitar 200.000 orang berkumpul di luar gedung parlemen untuk menunjukkan dukungan terhadap pemakzulan, sementara sekitar 30.000 pendukung Yoon menggelar demonstrasi di alun-alun Gwanghwamun, Seoul. Mereka membawa bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat serta menyanyikan lagu-lagu patriotik sebagai bentuk solidaritas terhadap presiden yang kini terancam kehilangan jabatannya.

Para anggota parlemen yang mendukung pemakzulan menilai bahwa kebijakan Yoon telah merusak kestabilan politik negara. Mereka menyebutkan bahwa presiden gagal mengelola situasi dengan bijaksana, yang berujung pada ketegangan internal yang semakin dalam. Pemakzulan ini terjadi setelah serangkaian kejadian yang mengguncang Korea Selatan secara politik dan sosial, menjadikannya salah satu peristiwa terbesar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu alasan utama di balik keputusan pemakzulan ini adalah kegagalan Yoon dalam mengelola kebijakan darurat militer yang diterapkannya. Meskipun kebijakan tersebut dicabut dalam waktu singkat, dampaknya terhadap kepercayaan publik sangat besar. Partai oposisi melihat pemakzulan ini sebagai langkah untuk mengembalikan stabilitas negara dan meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah dapat berfungsi tanpa gangguan yang lebih besar.

Dengan Mahkamah Konstitusi yang akan segera memutuskan nasib Yoon, masa depan presiden kini berada di ujung tanduk. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan politik di dalam negeri, tetapi juga menyoroti perpecahan yang semakin tajam di masyarakat Korea Selatan. Kini, semua mata tertuju pada Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan apakah Yoon akan tetap memimpin atau tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang dimakzulkan.

Proses politik yang penuh gejolak ini menyoroti betapa pentingnya kestabilan pemerintahan di tengah tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Korea Selatan. Masyarakat kini terbelah antara mereka yang mendukung Yoon dan yang menginginkan perubahan dalam arah politik negara. Dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, Korea Selatan akan segera dihadapkan pada dilema besar mengenai siapa yang pantas memimpin negara ini ke depannya.