Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, Prabowo menargetkan angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga 0% pada tahun 2026.

Cak Imin menjelaskan bahwa sebanyak 17 kementerian dan lembaga akan berperan langsung dalam merealisasikan tujuan ini. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden terkait penanganan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai 0% paling lambat pada tahun 2026,” ujarnya dalam konferensi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Selain itu, pemerintah juga ingin menurunkan angka kemiskinan secara bertahap. Saat ini, terdapat sekitar 25 juta warga yang masuk kategori miskin, atau sekitar 8,7% dari total populasi Indonesia.

Diharapkan, pada tahun 2029, angka tersebut dapat ditekan hingga 4,5%. Bahkan, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap angka kemiskinan bisa berkurang lebih jauh lagi.

“Data menunjukkan ada sekitar 24,8 juta masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin, atau sekitar 8,7% dari total penduduk. Targetnya, pada tahun 2029, angka ini bisa ditekan hingga 4,5%, dan jika memungkinkan, bisa lebih rendah lagi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin juga menyoroti pentingnya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai alat utama dalam memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa bantuan pemerintah harus diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

“Terdapat dua strategi utama dalam APBN, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi beban pengeluaran mereka. Sebagian akan mendapatkan bantuan untuk meningkatkan daya beli, sementara yang lain akan mendapat keringanan biaya, misalnya dalam pembayaran listrik rumah tangga,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat, kementerian dan lembaga terkait akan berkoordinasi guna memastikan seluruh program bantuan sosial tersalurkan dengan optimal.