Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, mengonfirmasi bahwa Hasto Kristiyanto tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan hingga saat ini. Pernyataan tersebut diberikan terkait dengan surat yang dikeluarkan PDI Perjuangan pada Rabu (16/4) yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Tengah. Surat itu mencabut peraturan yang dikeluarkan DPD Jawa Tengah mengenai strategi pemenangan Pemilu 2024, yang sempat menjadi polemik di internal partai.

Ganjar menyatakan bahwa keputusan untuk mencabut peraturan tersebut masih akan dilihat lebih lanjut tindak lanjutnya. Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh untuk kepentingan strategis partai ke depan. Ganjar menambahkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kestabilan dan efektivitas PDI Perjuangan dalam menghadapi Pemilu 2024. Meski demikian, keberlanjutan dari kebijakan ini tetap akan dikaji lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi yang ada.

Hasto, yang kini tengah menghadapi dakwaan dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku, masih tetap menjalankan perannya sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Hasto didakwa menghalangi penyidikan dan merintangi proses hukum yang melibatkan Harun Masiku, yang menjadi tersangka kasus korupsi. Kasus ini telah mengundang perhatian publik karena melibatkan sejumlah aktor penting dalam lingkup politik dan pemilu.

Dalam kasus tersebut, Hasto diduga terlibat dalam upaya untuk merusak bukti dengan memerintahkan untuk merendam telepon genggam Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga diduga memberikan uang kepada Wahyu Setiawan, anggota KPU, untuk mempengaruhi proses penggantian anggota legislatif. Hasto kini terancam pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dapat membawa dampak serius terhadap karir politiknya.