Pada 11 November 2024, Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun ini, resmi mendapatkan pencairan uang pensiun seumur hidup. Besaran uang pensiun ini menjadi perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat negara yang menerima fasilitas tersebut setelah masa jabatannya berakhir. Uang pensiun ini diatur dalam peraturan pemerintah dan bertujuan untuk memberi jaminan kehidupan setelah selesai menjalankan tugas sebagai pejabat publik.

Menurut informasi resmi dari Kementerian Keuangan, uang pensiun yang diterima Jokowi diperkirakan mencapai lebih dari Rp 62 juta per bulan. Besaran ini merupakan hak yang diterima oleh Presiden Indonesia setelah masa jabatannya berakhir, dan diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian dan jasa yang telah diberikan selama menjabat. Selain itu, Jokowi juga berhak menerima fasilitas lain seperti tunjangan kesehatan yang meliputi biaya perawatan medis seumur hidup.

Sistem pensiun presiden Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pernyataan Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai ketentuan, mantan presiden dan wakil presiden berhak menerima pensiun yang besarannya setara dengan gaji pokok pejabat tertinggi di pemerintahan. Uang pensiun ini juga dapat ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain yang berkaitan dengan layanan dan fasilitas negara yang masih diberikan pasca masa jabatan.

Meski uang pensiun yang diterima oleh Mantan Presiden Jokowi cukup besar, banyak masyarakat yang memandangnya sebagai bagian dari sistem penghargaan terhadap pejabat yang telah menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab. Namun, isu ini juga memicu perdebatan terkait besaran pensiun bagi pejabat negara lainnya di masa depan. Ke depan, pemerintah diharapkan dapat lebih transparan dalam memberikan penjelasan terkait besaran dana pensiun bagi pejabat negara.