Pemerintahan Presiden Donald Trump baru-baru ini mengumumkan kebijakan kontroversial yang membekukan anggaran lembaga penyiaran dan media yang didanai pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini berimbas pada sejumlah media internasional terkemuka, seperti Voice of America (VOA), Radio Free Asia, dan Radio Free Europe. Kebijakan tersebut menyebabkan ratusan jurnalis terpaksa mengambil cuti tanpa gaji, dan menghentikan siaran dari lembaga-lembaga tersebut.

Jurnalis Terpaksa Cuti, Kantor Ditutup

Pada akhir pekan lalu, staf di berbagai lembaga penyiaran yang didanai pemerintah AS menerima pemberitahuan melalui email yang menyarankan mereka untuk tidak memasuki kantor. Dalam email tersebut, jurnalis juga diminta untuk mengembalikan peralatan kerja dan kartu identitas mereka. Keputusan ini merupakan dampak langsung dari perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump, yang memasukkan US Agency for Global Media (USAGM) dalam daftar birokrasi federal yang dianggap tak lagi diperlukan.

Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk menghentikan penggunaan dana rakyat untuk kepentingan propaganda. Langkah ini dipandang sebagai perubahan signifikan dalam pendekatan komunikasi global Amerika, yang sebelumnya mengandalkan lembaga-lembaga tersebut untuk memperkuat pengaruh negara di seluruh dunia.

Kritik Muncul dari Berbagai Pihak

Kebijakan ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama para jurnalis dan lembaga media yang selama ini mengandalkan anggaran pemerintah untuk menjalankan operasi mereka. VOA, yang telah beroperasi lebih dari 75 tahun, dikenal luas sebagai alat penting dalam memerangi propaganda dari negara-negara seperti Rusia dan China. Direktur VOA, Michael Abramowitz, mengungkapkan keprihatinannya bahwa keputusan ini akan menghambat misi utama organisasi untuk menyampaikan informasi kepada audiens global.

Selain itu, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) juga mengecam keputusan tersebut, dengan Presiden RFE/RL, Stephen Capus, menyebutnya sebagai “hadiah besar” bagi negara-negara yang menjadi rival politik Amerika. Capus menambahkan bahwa langkah ini akan sangat merugikan posisi AS di kancah internasional.

Risiko Keamanan dan Keprihatinan bagi Jurnalis

Bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, kebijakan ini juga menambah risiko bagi para jurnalis yang bertugas di negara-negara otoriter. Seorang pegawai Radio Free Asia mengungkapkan kekhawatiran mengenai keselamatan reporter yang bekerja diam-diam di bawah ancaman besar di wilayah-wilayah tersebut. Tanpa dukungan dari media yang didanai pemerintah AS, keselamatan mereka kini terancam.

“Beberapa reporter kami berada di wilayah yang sangat berisiko. Tanpa perlindungan ini, mereka bisa menghadapi ancaman fisik yang serius,” ungkap seorang sumber di Radio Free Asia.

Selain itu, beberapa pegawai yang bekerja di AS juga menghadapi kemungkinan deportasi karena visa kerja mereka bisa menjadi tidak berlaku setelah penghentian pendanaan ini.

Protes dari Organisasi Kebebasan Pers

Organisasi kebebasan pers internasional turut menyuarakan protes terhadap kebijakan ini. Reporters Without Borders mengecam keras keputusan Trump dan menilai bahwa kebijakan ini akan merusak kebebasan pers global. Mereka mengingatkan bahwa Amerika Serikat telah lama menjadi simbol perjuangan kebebasan informasi, namun kebijakan ini bisa mengubah citra tersebut.

“Amerika Serikat telah lama mendukung kebebasan pers. Namun, langkah ini berisiko menghancurkan reputasi tersebut, dan lebih jauh lagi mengancam kebebasan pers di dunia,” ujar organisasi tersebut dalam pernyataan mereka.

Masa Depan Media Global yang Tak Pasti

Kebijakan pembekuan anggaran ini membawa masa depan media pemerintah AS ke dalam ketidakpastian. Apakah ini akan menjadi akhir bagi lembaga-lembaga media yang selama ini memberikan informasi yang krusial ke seluruh dunia? Ataukah akan ada langkah-langkah lain yang diambil untuk menyelamatkan eksistensi mereka? Yang jelas, dampak dari keputusan ini akan terasa jauh melampaui perbatasan Amerika Serikat, dan bisa mempengaruhi kebebasan pers internasional secara keseluruhan.

Dengan reaksi yang terus mengalir, kebijakan ini jelas telah mengguncang dunia jurnalisme global dan menimbulkan kekhawatiran besar tentang masa depan kebebasan informasi.