Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menegaskan bahwa pembicaraan dengan mediator mengenai gencatan senjata dan pertukaran tawanan di Jalur Gaza terus berlangsung tanpa henti. Juru bicara Hamas, Abdul Latif al-Qanoua, menyatakan bahwa berbagai usulan, termasuk yang diajukan oleh utusan AS Steve Witkoff, tengah dibahas bersama para mediator untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Pada 13 Maret, media Israel mengungkapkan bahwa proposal Witkoff mencakup pembebasan lima warga Israel yang ditawan sebagai imbalan atas gencatan senjata selama 50 hari, pembebasan tahanan Palestina, masuknya bantuan kemanusiaan, serta dimulainya tahap negosiasi berikutnya. Sehari setelahnya, Hamas menyatakan kesediaannya untuk menyetujui tawaran mediator yang mencakup pembebasan seorang tentara Israel-Amerika serta pengembalian empat jenazah berkewarganegaraan ganda sebagai bagian dari tahap kedua perundingan.

Al-Qanoua menuding Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai penghalang utama tercapainya kesepakatan, dengan menyatakan bahwa Netanyahu lebih mementingkan kelangsungan pemerintahannya dibandingkan nasib tawanan di Gaza. Ia juga menegaskan kesiapan Hamas untuk berpartisipasi dalam pengaturan pemerintahan Gaza, selama hal itu didasarkan pada konsensus nasional, dan menambahkan bahwa Hamas tidak memiliki ambisi untuk mengendalikan Gaza.

Sementara itu, serangan udara Israel yang kembali dilancarkan sejak 18 Maret telah menewaskan lebih dari 700 warga Palestina dan melukai lebih dari 1.000 lainnya. Sejak Oktober 2023, hampir 50.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah terbunuh dalam serangan militer Israel yang terus berlangsung.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas serangan militernya di Gaza.