Pada 22 Desember 2024, Korea Utara dilaporkan menerapkan hukuman kerja paksa bagi pasangan yang bercerai, sebuah kebijakan yang semakin menambah daftar langkah kontroversial di negara tersebut. Menurut laporan dari sumber internasional yang tidak dapat disebutkan namanya, pihak berwenang di Pyongyang meyakini bahwa perceraian dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi negara. Oleh karena itu, mereka menganggap penting untuk memberikan hukuman berat terhadap pasangan yang memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka. Kebijakan ini mencerminkan ketegasan rezim Kim Jong-un dalam menjaga kontrol atas masyarakat dan menghindari gangguan pada tatanan sosial.

Pasangan yang bercerai akan dijatuhi hukuman kerja paksa di fasilitas-fasilitas negara, yang sering kali berada di lokasi yang terpencil dan berat. Kerja paksa ini bertujuan untuk menghukum serta “mendidik” individu yang dianggap melanggar norma sosial yang diinginkan oleh pemerintah. Laporan menyebutkan bahwa individu yang dihukum kerja paksa dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang sangat keras, seperti di tambang atau proyek konstruksi, dengan pengawasan ketat. Hukuman ini tidak hanya menyasar pihak yang bercerai, tetapi juga bisa mencakup anggota keluarga mereka, yang dianggap turut bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Di Korea Utara, perceraian masih dianggap tabu dan tidak sesuai dengan ajaran negara tentang keluarga sebagai unit yang harus mendukung negara. Pemerintah menekankan pentingnya kesatuan dan loyalitas dalam hubungan rumah tangga, yang dianggap sebagai bagian dari kewajiban untuk membangun negara sosialis. Perceraian, yang dianggap melanggar prinsip-prinsip tersebut, berisiko merusak tatanan sosial yang telah ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dianggap melawan nilai-nilai keluarga ini dihukum berat, termasuk dengan kerja paksa.

Kebijakan kerja paksa bagi pasangan yang bercerai mendapatkan kritik keras dari komunitas internasional, yang menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Banyak pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, mengecam keras tindakan Korea Utara yang dianggap memperlakukan individu dengan cara yang tidak manusiawi dan melanggar kebebasan pribadi. Menurut berbagai laporan, hukuman kerja paksa tersebut sering kali tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi menambah beban sosial dan emosional bagi keluarga yang terlibat. Namun, hingga saat ini, pemerintah Korea Utara tetap mempertahankan kebijakan ini sebagai bagian dari kontrol sosial mereka.

Kebijakan ini diperkirakan akan menambah ketegangan di masyarakat Korea Utara, di mana kebebasan pribadi sangat terbatas. Banyak warga negara yang merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia, namun takut untuk bercerai karena ancaman hukuman yang berat. Dampak psikologis dari kebijakan ini juga menjadi perhatian, karena semakin banyak individu yang terpaksa tetap berada dalam pernikahan yang tidak sehat demi menghindari hukuman kerja paksa. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini hanya akan memperburuk kualitas hidup masyarakat dan menciptakan ketidakbahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Penerapan hukuman kerja paksa bagi pasangan yang bercerai ini juga mencerminkan bagaimana pemerintah Korea Utara mengawasi dan mengatur hampir semua aspek kehidupan warganya, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Pemerintah negara tersebut sering kali menggunakan hukuman keras sebagai cara untuk menegakkan kekuasaan dan menjaga ketertiban sosial sesuai dengan pandangan negara. Seiring berjalannya waktu, kebijakan seperti ini menambah daftar panjang tindakan represif yang diterapkan oleh rezim Kim Jong-un terhadap rakyatnya.