Media resmi Korea Utara mengkritik usulan dari mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait rencana pengambilalihan Gaza serta pemindahan warga Palestina. Menurut media tersebut, gagasan Trump dianggap tidak masuk akal dan menuduh Washington melakukan tindakan pemerasan.

Dalam editorial yang diterbitkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), kritik tersebut disampaikan tanpa menyebut nama Trump secara langsung. Media itu menyoroti bahwa harapan rakyat Palestina untuk memperoleh perdamaian dan keselamatan justru semakin pudar akibat rencana tersebut.

“Dunia saat ini berada dalam kondisi tegang seperti panci yang mendidih akibat pernyataan mengejutkan dari AS,” tulis KCNA pada Rabu, 12 Desember 2025, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Editorial KCNA merespons pengumuman Trump yang menyatakan bahwa AS berencana mengubah Gaza menjadi destinasi wisata yang disebutnya sebagai “Riviera Timur Tengah” serta mempertimbangkan pemindahan permanen penduduknya. Selain itu, KCNA juga mengkritik kebijakan Trump yang pernah menyerukan pengambilalihan Terusan Panama dan Greenland serta usulan perubahan nama “Teluk Meksiko” menjadi “Teluk Amerika.”

“AS harus keluar dari delusi masa lalunya dan segera berhenti mencampuri kedaulatan serta martabat negara lain,” tulis KCNA dalam laporannya, sambil menyebut AS sebagai negara pemeras.

Sebelumnya, Trump pernah menggelar pertemuan bersejarah dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, selama masa jabatannya. Saat itu, ia memuji hubungan personal mereka. Baru-baru ini, Trump kembali mengisyaratkan niat untuk berkomunikasi dengan Kim, meskipun media pemerintah Korea Utara nyaris tidak menyinggung kemungkinan Trump kembali menjabat, melainkan lebih berfokus pada ancaman yang mereka anggap berasal dari Washington dan sekutunya.

Korea Utara, yang sering memiliki pandangan berbeda dari negara-negara Barat terkait isu global, secara terbuka menyatakan sikapnya mengenai konflik di Gaza. Mereka menyalahkan Israel atas pertumpahan darah yang terjadi serta menuduh AS sebagai pihak yang mendukungnya.

Trump pertama kali mengemukakan gagasan tersebut pada 25 Januari 2025, dengan menyarankan agar Mesir dan Yordania menerima warga Palestina dari Gaza. Beberapa hari kemudian, ia mengusulkan agar AS mengambil alih Gaza, sekaligus merencanakan pemindahan permanen warga Palestina tanpa opsi kembali.

Pernyataan Trump tersebut memicu kekhawatiran bahwa warga Palestina akan diusir secara permanen dari tanah mereka. Usulan ini dikecam oleh aktivis hak asasi manusia serta PBB, yang menyebutnya sebagai bentuk pembersihan etnis.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa selama 16 bulan terakhir, lebih dari 47 ribu warga Palestina telah menjadi korban akibat serangan militer Israel. Gencatan senjata sementara saat ini menghentikan serangan, meskipun tuduhan mengenai kejahatan perang dan genosida terus bermunculan, yang dibantah oleh Israel.

Konflik ini telah menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi dan mengalami kelangkaan pangan yang parah. Israel mengklaim bahwa eskalasi terbaru dalam konflik ini berawal dari serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan mengakibatkan sekitar 250 orang disandera.