Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terlihat duduk satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik, Puan Maharani, dalam acara buka puasa bersama yang diselenggarakan Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, pada Jumat petang. Namun, posisi mereka tidak berdampingan langsung, karena Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, berada di antara keduanya. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, juga turut berada di meja yang sama.

Puan mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui kehadiran Jokowi setelah tiba di lokasi. Ia menyatakan bahwa kedatangannya ke acara tersebut adalah atas undangan dari Surya Paloh dan hingga saat itu belum sempat berbincang dengan Jokowi. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa komunikasi antara mereka tetap terjalin dengan baik, meski belum mengetahui topik apa yang mungkin akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Acara buka puasa ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh politik dari berbagai partai, di antaranya Sekretaris Jenderal PAN, Eko Patrio, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, Politisi Golkar, Rizal Mallarangeng, serta Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Utut Adianto.

Jokowi telah lama menjadi bagian dari PDIP sejak awal perjalanan politiknya. Ia mengawali karier sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan dari PDIP dan PKB, sebelum akhirnya maju ke tingkat nasional sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan kemudian terpilih sebagai Presiden RI pada 2014 dengan dukungan penuh dari PDIP. Namun, menjelang Pemilu 2024, hubungan antara Jokowi dan PDIP mulai mengalami ketegangan akibat perbedaan arah politik.

Puncak ketegangan tersebut terjadi pada 17 Desember 2024, saat PDIP secara resmi mengeluarkan Jokowi dari keanggotaan partai. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, mengumumkan bahwa pemecatan ini terjadi karena Jokowi dianggap melakukan pelanggaran berat dengan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan. Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP juga telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi termasuk dalam struktur partai.

Keputusan ini menandai berakhirnya hubungan politik antara Jokowi dan PDIP, memperjelas perpecahan yang telah lama terjadi akibat perbedaan sikap politik menjelang Pemilu 2024.